SENDAWAR - Warga dari sejumlah kecamatan di Kubar mendukung langkah Bupati Kubar Ismael Thomas dan Sekkab Kubar Yahya Marthan agar aparat pemerintah bersikap nertal terkait dengan pelaksanaan pemilu bulan depan, seperti dilansir media ini, kemarin.
Namun warga berharap, larangan bisa diarahkan kepada sanksi bagi aparat pemerintah yang melanggar dan itu harus benar-benar ditegakkan.
“Kita sudah melihat pengalaman pelaksanaan Pilkada beberapa tahun lalu, banyak aparat pemerintah baik PNS maupun aparat kampung yang terang-terangan mendukung salah satu calon tapi tidak mendapat sanksi,” ungkap Indra warga Kecamatan Long Iram, kemarin.
Karena itu ia mengaku ragu jika aparat pemerintah yang melanggar itu sanksinya dapat ditegakkan. “Tapi saya tetap mendukung, semoga dengan kepemimpinan yang ada sekarang bisa memberikan sanksi tegas. Harapan bupati agar aparat pemerintah lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat itu sangat didukung,” tegas Indra.
Sedangkan Adi, warga Kampung Jerang Melayu dan Misianus warga Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai justru mengaku bingung.
“Kalau aparat kampung dilarang, bagaimana jika ada calon legislatif (caleg) yang datang ke kampung menggelar pertemuan yang melibatkan kepala kampung?,” tanya mereka. Keterlibatan kepala kampung di acara itu hanya sebatas sambutan demi menghormati para caleg, bukan mendukung. Kalau sudah begini dilarang, lantas bagaimana?,” tambahnya
Hal serupa di katakan Bodom warga Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai, aparat kampung juga sebenarnya sangat wajar jika menghadiri kampanye hanya untuk mendengarkan visi dan misi parpol atau caleg. “Kalau dilarang hadir, aparat pemerintah tidak tahu misi dan visi bersangkutan. Akhirnya, saat menconteng nanti bisa saja seperti membeli kucing dalam karung,” kata Bodom. (rud)
Pemkab Didukung, Tapi Warga Tetap Bingung
Sosialisasi, KPU Libatkan Mahasiswa
SENDAWAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kubar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif, 9 April, yang tinggal sekitar dua minggu lagi.
“Tahap awal sudah sosialisasi kepada masyarakat di antaranya tentang tata cara pencontengan sudah dilakukan KPU melibatkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan, Red.), dan PPS (Panitia Pemungutan Suara, Red.) secara menyeluruh. Termasuk juga melalui media radio,” sebut Ketua KPU Kubar Kalvinus Rafael Sumual didampingi anggotanya Suhaini, Senin (23/3) kemarin.
Ia mengatakan ini saat berdialog interaktif di Suara Kubar Radio FM 99,9 MHz. Hadir juga sebagai narasumber, Ketua Panwaslu Kubar Tertius bersama anggotanya Tajudin, dan Polres diwakili Kabag Ops AKP Nyoman Wijana bersama Ketua Gakumdu Kubar Iptu TM Panjaitan.
Upaya sosialisasi itu dijelaskan Kalvinus, sejak 19 Maret hingga 5 April 2009, KPU melibatkan 30 peserta gabungan pelajar dan mahasiswa Polteknik Sendawar. Mereka melakukan sosialisasi cara pencontengan ke warga di pasar, terminal, kantor pemerintah, maupun jika ada kegiatan masyarakat lainnya. Salah satunya, kegiatan Bupati Cup 2009 di Stadion Sendawar, beberapa hari lalu.
Kegiatan berikutnya, awal April nanti, KPU Kubar bekerjasama dengan Dinas Kesatuan Bangsa Partai Politik dan Perlindungan Masyarakat Kubar mengumumkan hari pencontengan yakni 9 April 2009 memakai pengeras suara menggunakan mobil secara keliling di pemukiman.
Kalvinus mengakui, hingga kini masih ada beberapa logistik pemilu yang masih kurang. Yakni, 13.668 surat suara Dewan Perwakilan Daerah, dan 3 ribu surat suara DPRD Kubar daerah pemilihan II. “Tapi hasil konfirmasi KPU Pusat dan Kaltim, beberapa hari ini logistik yang belum selesai itu, akan segera tiba di KPU Kubar,” terangnya.
Soal distribusi logistik dimulai 27 Maret 2009. Tahap awal diutamakan kepada kecamatan terjauh, seperti di Kecamatan Long Apari, dan Long Pahangai. Berikutnya, Kecamatan Bongan dan secara menyeluruh.
“Diharapkan, 31 Maret 2009 semua logistik sudah diterima PPK yang kemudian dikirim lagi ke kampung-kampung Se-Kubar,” katanya.
Ia menyebutkan, terdapat 375 TPS (tempat pemungutan suara), dan 170.475 pemilih.
LAPORAN HARUS TERTULIS
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kubar Tertius meminta kepada masyarakat, partai politik atau pemantau yang melihat adanya pelanggaran pemilu untuk segera melaporkan kepada panwaslu.
“Kita tidak akan memproses pelanggaran pemilu yang hanya lisan, tetapi sesuai aturan harus dilaporkan secara tertulis dilengkapi bukti, dan sanksi,” tegas Tertius.
Ia mengungkapkan, hingga kini panwaslu kabupaten yang dibantu 21 panwaslu kecamatan dan 200 lebih petugas pengawas lapangan (PPL) berkedudukan di kampung, belum menerima laporan tertulis tentang pelanggaran pemilu.
Terkait soal pengamanan pemilu, Kapolres Kubar melalui Kabag Ops Polres Kubar AKP Nyoman Wijana mengatakan, Polres akan menurunkan 310 personel baik dari polres maupun polsek-polsek Se-Kubar. Pola kerjanya, selain melakukan patroli rutin, dan membentuk 5 pos polmas. “Kalau tindakan polisi, semua yang menyangkut pidana umum akan diproses. Sedangkan terkait pelanggaran pemilu menjadi kewenangan panwaslu,” tegas Nyoman Wijana. (rud)
KENDARAAN DINAS KPU KUBAR
SENDAWAR – KPU Kutai Barat (Kubar) menerima 2 unit kendaraan roda 4 jenis Avanza dan 5 unit kendaraan roda dua dari KPU Pusat. Kendaraan itu diadakan untuk menunjang aktivitas KPU Kubar dalam menyelenggarakan Pemilu
Ketua KPU Kubar Drs Kalvinus Rafael Sumual mengatakan, 9 unit kendaraan itu digunakan untuk menunjang aktivitas anggota KPU dan Sekretariat KPU Kubar. “2 unit Avanza yang baru dialokasikan untuk operasional aktivitas KPU Kubar, dibawah pengelolaan Sekretariat KPU, bukan salah satu anggota yang memegangnya,” jelas Kalvinus, kemarin.
Dikatakan Kalvinus untuk kendaraan roda empat diserahkan pada anggota KPU Kubar Suhaini dan Yosef Daru BA. Sedangkan kendaraan roda dua masing-masing Kasubag sebanyak 2 unit dan 1 unit lagi digunakan Sekretaris KPU Kubar Risme Neri.
Ia menambahkan, kendaraan yang dibeli sudah ada spefikasi khusus dari KPU Pusat sehingga KPU Kubar hanya bisa melaksanakan sesuai petunjuk KPU Pusat tanpa bisa merubah jenis kendaraan yang diingikan sesuai kondisi daerah.
“Kalau dilihat dari daerahnya, yang lebih bagus adalah kendaraan yang memiliki double gardan. Namun karena spefikasinya sudah diatur dari KPU Pusat, sehingga jenis Avanza yang dibeli,” pungkasnya. (tar)
BERITA KPU
SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA KPU KUBAR
Setelah berjalan selama lima hari akhirnya penyortiran dan pelipatan surat suara selesai juga. Surat suara yang tiba dikutai barat Minggu 8 maret 2009 lalu disortir dan dilipat oleh 300 orang yang diambil dari berbagai kalangan masyarakat seperti Kesbang dan Linmas, Gereja, Poltek Sendawar, Smk Purnama, Pramuka, PSG KPU, Serta Masyarakat Non Politik yang ada di Sekitar Barong Tongkok.
Surat suara yang di lipat totalnya berjumlah 482.183 lembar. Surat suara DPR, DPD, dan DPRD Profinsi masing-masing berjumlah 119.824 lembar sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota untuk daerah pilihan satu berjumlah 31000 lembar, daerah pilihan dua berjumlah 34.644 lembar, serta daerah pilihan tiga berjumlah 57.067 lembar,
Pada saat pelipatan banyak ditemukan kesulitan-kesulitan, seperti surat suara yang rusak dengan kategori seperti titik merah atau hitam pada nama/nomor caleg dan nomor partai, sobek, warna partai buram, dan surat suara kotor. Dari hasil sortir dan pelipatan surat suara untuk DPD ditemukan 13.688 lembar surat suara rusak, DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri dari tiga derah pilihan, daerah pilihan satu surat suara rusak berjumlah 92 lembar, daerah pilihan dua berjumlah 2.938 lembar, dan derah pilihan tiga berjumlah 1.909 lembar.
Sehubungan dengan hal tersebut, berarti kutai barat kekurangan surat suara untuk DPD sebanyak 13.688 lembar, sedangkan untuk DPRD kab/kota dapil satu, dua, dan tiga berjumlah 3.601 lembar.
Drs. F.X Irianto menegaskan “Untuk mengatasi kerusakan surat suara tersebut KPU segera melaporkan agar surat suara yang rusak segera diganti dan dikirimkan kembali ke KPU Kutai Barat dalam waktu yang singkat, dan surat suara yang rusak nantinya akan dimusnahkan”. Surat suara ini nanti akan dikirim ke masing-masing TPS yang ada di Kutai Barat. (MC)